Kisruh DPR; MPR Bakal Mediasi DPR Tandingan

Politisi PDIP - Ahmad Basarah

JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini kekisruhan di DPR dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu, dengan peran serta MPR.

Seperti diberitakan Waspada.co.id,  terungkap alasan munculnya DPR tandingan. Politikus PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan DPR tandingan hanyalah bentuk mencari perhatian kubu Koalisi Merah Putih (KMP). Pasalnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mampu lagi melakukan lobi untuk mendapat jatah 16 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Yang dilakukan KIH kan juga bukan membentuk DPR tandingan, cuma karena nggak ada jalan lain lagi, KMP jalan terus kemudian KIH hanya sebagai anggota DPR paripurna, artinya kita nggak dianggap di komisi," ungkap Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Merasa tidak dapat berbuat apa-apa dengan hanya menjadi anggota komisi, akhirnya KIH membuat DPR tandingan. "Terus kalau udah gitu kita harus berbuat apa? masa kita diam aja. Sebagai makhluk politik itu kan harus melakukan sesuatu, yang kita lakukan kemarin adalah ikhtiar, tolong dong supaya kami jangan dilakukan sewenang-wenang," ujarnya.

Dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah berharap pimpinan MPR berperan dalam mendamaikan kekisruhan yang terjadi di lembaga DPR.

"Terkait kekisuruhan, pimpinan MPR harus keluar dari pemikiran normatif dan saya mengimbau untuk segera menggunakan pasal 28 Tatib MPR ayat (1), yaitu pimpinan MPR berwenang mengadakan rapat konsultasi dengan presiden,"  tuturnya.

Basarah mengatakan karena terjadi kekeliruan praktik demokrasi, seharusnya pimpinan MPR melakukan inisiatif mengundang Presiden, pimpinan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) untuk duduk bersama, dan kembali ke pancasila.

Menurutnya, dengan peran itu MPR bisa menempatkan dirinya sebagai Brahmana.

Basarah yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P mengatakan MPR harus hadir di saat konflik dan negara diwakili MPR harus hadir.

Sementara ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan tidak ada masalah di suatu negara yang tidak bisa diselesaikan melalui silaturahmi dan mufakat. Menurut dia, terkait kekisruhan di DPR, para ketua umum partai politik sedang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Soal kisruh DPR, MPR akan membantu dan yakinlah mudah-mudahan sebelum dua minggu sudah selesai,"  ujarnya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (3/11/2014).

"Apabila menyangkut kepentingan bangsa dan semua pihak, pimpinan kita akan bijak," ujarnya seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan apabila hal itu berhasil maka tidak ada istilah pihak yang kalah namun semua pihak akan menang.

Editor : Miftah Subhi